Kementerian ATR/BPN DPUPR TATA RUANG P.17.1.2.1.2.6 Diskusi tentang masalah Tata Ruang pada isian Siwastek antara Sekda dengan Kementerian ATR/BPN DPUPR TATA RUANG P.17.1.2.1.3.1 Penjadwalan Peninjauan lokasi, persiapan alat dan perlengkapan survey DPUPR TATA RUANG P.17.1.2.1.3.2 Melakukan peninjauan lokasi di lapangan bersama OPD terkait danPeraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 4 Tahun 2022 ini ditetapkan dengan pertimbangan. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance serta sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi Kementerian Sekretariat Negara, perlu
penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) baru. Kupang ( Humas) – Sub Ortala dan KUB Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTT, melaksanakan pertemuan dalam rangka penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) baru. Kegiatan ini ditindaklanjuti berdasar Keputusan Menteri Agama Nmor 1364 tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Kem
Strategis Kementerian Keuangan Target 100% Realisasi 100% Finalisasi peta Proses Bisnis Kementerian Keuangan Level 0 dengan seluruh unit Eselon I telah dilakukan pada tanggal 23 Juli 2018. Adapun Peta Proses Bisnis Kementerian Keuangan telah ditetapkan melalui KeputusanKementerian PPN/Bappenas dalam mengawal tercapainya perencanaan dan pembangunan nasional. Penyusunan Renstra Kementerian PPN/Bappenas dilaksanakan melalui pendekatan proses perencanaan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) secara teknokratik dan partisipatif, serta menerapkan prinsip perencanaan secara FBAcu.