Kupang, – Sedikitnya 50 karyawan PT Sung Chang, Jumat 11/3, mendatangi DPRD NTT. Mereka mengaku gajinya tidak dibayar sesuai upah minimum provinsi UMP. Para pekerja yang memproduksi rambut palsu itu diterima dua anggota DPRD NTT, Gabriel Suku Kotan dari Fraksi Partai Demokrat dan Viktor Lerik dari Fraksi Gerindra, di ruang Fraksi Demokrat. Koordinator karyawan, Adriani Sanu, menjelaskan, sejak September 2015 mereka diterima sebagai karyawan PT Sung Chang yang bergerak di bidang produksi rambut palsu dan bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah diterima, jelas Sanu, mereka bekerja membuat rambut palsu untuk dikirim ke luar daerah, bahkan luar negeri, segala kewajiban sebagai karyawan dilaksanakan sesuai ketentuan perusahaan. Hanya saja setiap kali pembayaran gaji, peraturan selalu berubah-ubah sehingga mereka merasa tidak aman dan dirugikan. Sesuai ketentuan perusahaan, sebut Sanu, semua karyawan Knetting mengikuti training selama tiga bulan dengan gaji Rp per bulan. Namun saat pembayaran, uang itu dipotong lagi oleh manajemen sebesar Rp dengan alasan sebagai uang pengikat. “Kami merasa tidak puas sehingga melaporkan kasus ini ke Nakertrans Kota Kupang dan juga ke DPRD Propinsi untuk memperjuangkan hak karyawan. Kami meminta agar segala hak kami dipenuhi. Minimal gaji sesuai UMP dan terdaftar sebagai peserta BPJS,” katanya. Hal senada disampaikan,Norma Sede, Itha Dionisia Tobi dan Netha. Mereka berkara, selama lima bulan bekerja, hasil atau gaji yang diterima tidak sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan, apalagi mereka tidak terdaftar sebagai peserta BPJS. Gabriel Suku Kotan mengapresiasi para karyawan PT. Sung Chang yang menyampaikan aspirasinya ke DPRD NTT. ”Kami berterima kasih atas segala aspirasi yang disampaikan. Kami menerima keluhan adik-adik dan akan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk disikapi secara lembaga,” katanya. Hal senada juga disampaikan Viktor Lerik, bahwa apa yang disampaikan karyawan PT. Sung Chang itu diterima dan sebagai wakil rakyat tetap menampung dan melaporkan kepada pimpinan DPRD NTT untuk ditindaklanjuti. ”Sebagai wakil rakyat kami menerima aspirasi ini dan siap meperjuangkannya sesuai undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku,” tegasnya. Usai berdialog, Lerik dan Suku Kotan bersama para karyawan berjalan kaki mendatangi kantor PT Sung Chang yang terletak di Jalan El Tari I, tetapnya di depan Gedung DPRD NTT, untuk menemui manajemen sekaligus memantau proses kerja perusahaan itu. Lerik dan Suku Kotan diterima pimpinan PT Sung Chang cabang Kupang, Agus Bataona dan HRD-nya, Vebby, di halaman depan kantor itu. Kepada kedua anggota Dewan ini Agus dan Vebby menjelaskan, sejak mengikuti seleksi, para karyawan sudah disampaikan bahwa selama tiga bulan mengikuti training dengan gaji Rp di tambah bonus Rp dan setiap bulan dipotong Rp sebagai pengikat. ” Uang yang dipotong ini tidak akan hilang dan akan dikembalikan pada bulan ketujuh. Demikian juga gaji mereka akan dihitung sesuai UMK setelah bulan ketujuh. Semua ketentuan ini sudah disampaikan saat selekasi,” tegas Vebby. Kepada manajemen, Viktor Lerik meminta agar persoalan tersebut segera diselesaikan dengan investor yang berasal dari Korea. Bahkan Lerik langsung menghubungi pemiliknya yang sedang berada di Jakarta agar segera ke Kupang untuk menyelesaikannya. ”Kita semua dengar tadi saya telepon dan pemilik perusahaan bersedia datang pada hari Rabu minggu depan untuk menyelesaikan masalah ini, sekaligus bertemu DPRD. Saya berharap setelah ini semua karyawan yang menyampaikan aspirasi tadi tetap kembali bekerja dan jangan diapa-apakan,” tegasnya, mengingatkan. Menjawab pernyataan itu, Bataona berjanji semua karyawan kembali bekerja seperti biasa dan tidak usah takut. ”Sejak awal saya mengatakan saya selalu berada di belakang semua karyawan,” teganya. jdz Foto Para karyawan PT Sung Chang berpose bersama Anggota DPRD NTT, Gabriel Suku Kotan, usai dialog.